Korban penyegelan rumah susun sederhana milik (rusunami) bertambah. Setelah Kalibata Residence, ada sekitar lima proyek rusunami juga menjadi korban. Bahkan beberapa proyek itu sudah ada yang mulai topping off dan groundbreaking. Jadi, total rusunami yang disegel sampai saat ini mencapai enam proyek.

Pameran perumahan REI EXPO II pada 29 April hingga 10 Mei 2009 di Semarang, Jawa Tengah, diharapkan dapat kembali menggairahkan pasar di daerah tersebut. Apalagi, saat ini, transaksi perumahan di Jawa Tengah telah anjlok hingga 40 persen akibat rendahnya daya beli masyarakat.

Bisnis properti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menggeliat meski belum sepenuhnya pulih. Tingginya kebutuhan perumahan di daerah tersebut dianggap merupakan potensi bagi pengembang.
"Data dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) DIY menyebutkan kebutuhan rumah saat ini mencapai 91 ribu unit yang tersebar di kabupaten dan kota. Ini merupakan peluang bagus bagi pengusaha properti," kata Ketua Realestate Indonesia (REI) DIY Edy Waluyo di Yogyakarta, baru-baru ini.

Bisnis properti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih lesu setelah terkena imbas berbagai peristiwa, termasuk krisis keuangan global.

Pencapaian target pembangunan rumah sederhana sehat (RSh) tahun ini, sebanyak 170 ribu unit, terancam gagal bila tidak didukung dengan berbagai kemudahan, termasuk insentif memperoleh kredit modal kerja (konstruksi) bagi pengembang. Pengembang enggan membangun RSh akibat terlalu selektifnya penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dan tingginya bunga kredit konstruksi.

Pengembang rumah sederhana sehat (RSh) di Sumatra Utara mengeluhkan ketatnya persyaratan dari perbankan untuk memperoleh kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. Akibatnya, banyak calon pembeli yang permohonan kreditnya ditolak.

Bila dibandingkan dengan kawasan lain, Batam jelas lebih menjanjikan. Pasalnya, selain dikenal sebagai kawasan industri, posisi Batam juga diuntungkan karena kedekatannya dengan Singapura. Sudah begitu, Batam kerap kali dijadikan sebagai tempat meeting nasional ataupun internasional.

Penurunan suku bunga acuan BI Rate ke level 7,5 persen dari sebelumnya 7,75 persen ditanggapi pesimistis pelaku usaha di sektor properti. Apalagi penurunan BI Rate yang telah dilakukan beberapa kali oleh Bank Indonesia belum juga diikuti penurunan suku bunga kredit secara signifikan.

Realisasi pembangunan rumah sederhana sehat dan rumah susun milik di Jawa Timur tersendat. Pasalnya, subsidi pemasangan jaringan infrastruktur listrik PLN dihapuskan. Akibat penghapusan swadaya ini, para pengembang terpaksa menanggung biaya pembangunan jaringan dan infrastruktur listrik sebesar 10 persen dari biaya total pembangunan, baik rumah sederhana sehat (RSH) maupun rumah susun milik (rusunami). Padahal, pemerintah membatasi harga maksimal RSH sebesar Rp 55 juta per unit dan rusunami Rp 144 juta per unit.

Penurunan suku bunga perumahan sebesar 0,5 persen dari 14,5 persen menjadi 14 persen yang mulai berlaku Rabu (1/4) dinilai kurang signifikan dalam menyelamatkan sektor properti domestik yang terancam goyah akibat krisis finansial global. Pengembang perumahan di Jawa Barat berharap, perbankan dapat menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 12 persen.

Pengembang di Jatim enggan membangun Rusunami jika Pemkot Surabaya tidak segera turun tangan untuk mendukung pengadaan lahan yang saat ini harga pembebasannya dinilai terlalu mahal.
Ketua Realestate Indonesia (REI) Jatim Henry J Gunawan menegaskan ada kecenderungan beberapa pengembang mulai segan untuk melanjutkan rencana proyek rusunami. Pasalnya sampai saat ini dukungan dari Pemkot Surabaya relatif minim.

Kenaikan harga semen yang mencapai 20% hingga mencapai US$ 100 per ton atau Rp 55.000 per zak (50 kg) telah memperlambat pembangunan perumahan sederhana di beberapa daerah di Indonesia. Hal itu akan menggangu pencapaian target pembangunan rumah sederhana sehat dan 1.000 menara rumah susun sederhana tahun ini.

Pasar properti khusus segmen residensial menengah atas di Medan, Sumatera Utara, masih lesu. Penjualan rumah di segmen tersebut dalam tiga bulan terakhir anjlok hingga 70 persen. Pengembang pun memilih menahan diri untuk mengembangkan proyek baru.

"Penurunan terjadi karena masyarakat menengah sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR), meskipun permintaan pasar tetap ada. Sebagian masyarakat tampaknya lebih memilih mendepositokan uangnya di bank dengan bunga tinggi daripada untuk membeli rumah," ujar Hari Raharta Sudrajad, Ketua DPP Real Estat Indonesia (REI) Jawa Barat, di Bandung, pekan ini.Penjualan rumah nonsubsidi di Provinsi Jawa Barat pada kuartal I-2009 turun sampai 40% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) baru sekitar 51% dari target sebanyak 60.000 unit.

Kondisi krisis keuangan global yang terjadi saat ini juga berimbas pada melambatnya pertumbuhan industri perumahan di Kalimantan Selatan (Kalsel). Rendahnya daya beli masyarakat semakin memperparah keterpurukan industri perumahan

PEMERINTAH Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menilai semua pengembang di daerahnya belum ada yang peduli terhadap lingkungan. Karena, tidak ada satu pun pengembang yang melakukan gerakan peduli menanam pohon.

Penjualan properti di wilayah eks Karesidenan Surakarta selama sebulan terakhir mengalami penurunan, menyusul naiknya suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR). Penurunan terutama terjadi untuk perumahan segmen menengah atau rumah-rumah yang berharga Rp 150 juta ke bawah, di luar perumahan bersubsidi

Sejumlah pengembang perumahan kini menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek baru. Langkah itu ditempuh untuk mengamankan likuiditas dan mengurangi risiko pendanaan proyek di tengah semakin menipisnya daya serap pasar.

Ribuan buruh yang bekerja di sejumlah proyek perumahan terpaksa dirumahkan sejak kredit konstruksi dari sejumlah perbankan dihentikan. Penghentian pekerja diperkirakan terus berlanjut jika tidak ada upaya penyelamatan terhadap keberlanjutan proyek properti di Tanah Air.

Pemerintah dan Real Estate Indonesia pesimistis bisa mencapai target pembangunan rumah sederhana sehat sebanyak 138.000 unit pada 2008. Saat ini, mayoritas pengembang menghentikan pembangunan berbagai jenis rumah karena terpukul dampak krisis global yang diiringi lonjakan harga material bangunan.

Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) agar lebih memprioritaskan pertumbuhan sektor properti. Sebab sektor ini berkaitan dengan ratusan industri turunannya.

Penjualan properti di wilayah eks Karesidenan Surakarta selama sebulan terakhir mengalami penurunan, menyusul naiknya suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR). Penurunan terutama terjadi untuk perumahan segmen menengah atau rumah-rumah yang berharga Rp 150 juta ke bawah, di luar perumahan bersubsidi

NUSADUA, Bali: Rakernas REI (Realestat Indonesia) mengusulkan perlunya pemerintah merumuskan kebijakan zonasi harga rumah sehat sederhana, dalam proyek 1.000 menara rusunami (rumah susun sederhana milik) yang digagas sejak 2006.

Pemerintah diminta menghapus pajak barang properti mewah selama dua tahun mulai 2009 hingga 2010. Selain itu, pemerintah hendaknya memperbolehkan warga asing membeli dan memiliki properti di Indonesia. Demikian beberapa poin yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Real Estat Indonesia (REI) 2008 yang berakhir, Jumat (31/10) malam, di Nusa Dua-Bali.

Sejumlah pelaku usaha properti di Tanah Air kini dirundung resah. Kebijakan perbankan untuk memperketat likuiditas sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyikapi krisis keuangan global dikhawatirkan berdampak terhadap perlambatan kucuran kredit.

Tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia ("BI rate") yang kini mencapai 9,5 persen berdampak negatif kepada sektor properti, kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), Teguh Satria, di Jakarta, Selasa.

Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) meminta pemerintah mengubah beberapa ketentuan menyangkut pajak penghasilan (PPh) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebelum menjadi keputusan presiden.

Tahun ini, target pembangunan rumah sehat sederhana atau RSH di wilayah Kedu, dipastikan tidak akan tercapai. Dari target yang ditetapkan sebanyak 800 unit, hingga saat ini realisasi pembangunan RSH baru mencapai 250 unit.

Harga rumah sehat sederhana (RSH) sesuai aturan pemerintah yakni Rp 55 juta, dinilai pengembang terlalu mepet dengan biaya pembangunan. Mengingat harga tanah di Yogyakarta tak lagi realistis, jumlah itu bahkan hanya cukup untuk membayar tanah. Ke depan, RSH kemungkinan tidak lagi dibangun.

Pengembangan rumah sederhana sehat (RSH) di Jawa Timur (Jatim) masih menghadapi kendala klasik, seperti harga tanah, pajak, dan perizinan. Tak heran jika per Juli lalu, realisasi pembangunan RSH di Jatim baru mencapai 3.185 unit atau 15,7% dari target tahun ini.

Anggota REI Sumatera Barat dalam forum Musyawarah Daerah VII, bulan Mei lalu, akhirnya memilih Ir. Johny Halim Ja’far, menjadi Ketua DPD REI Sumbar periode 2008-2011. Setelah terpilih, mantan wakil ketua DPD REI Sumbar periode 2005-2008 berjanji akan mengabdi untuk membesarkan REI Sumbar ke depan.

Survei Bank Indonesia (BI) menyebutkan 53,4% proyek perumahan di 14 kota besar di Indonesia didanai sendiri oleh perusahaan pengembang. Hasil survei terbaru BI mengungkapkan penggunaan dana internal untuk proyek properti residensial sebanyak itu mengindikasikan tingkat likuiditas perusahaan properti umumnya dalam kondisi baik.

Walaupun biaya produksi pengembangan perumahan di Jambi naik rata-rata 30 persen, pengembang di Jambi mengaku tak berani menaikkan harga rumah dengan angka yang sama. Sebagian pengusaha hanya berani menaikkan harga rumah hingga 10 persen. "Menaikkan harga rumah yang terlalu tinggi dikhawatirkan akan makin mengurangi minat konsumen" jelas Desman Jendri, Wakil Sekretaris Realestat Indonesia (REI) Jambi, seperti dikutip media lokal setempat. Menurut Desman, para pengembang tidak ingin menaikkan harga rumah terlalu tinggi.

Kalangan pengembang di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluh masih adanya pungutan pajak untuk pembangunan RSH. Padahal pemerintah sudah menegaskan jika pembangunan rumah bersubsidi tersebut tidak ditarik pajak. Hal tersebut dikemukakan Ketuan DPD REI NTB, Ni Ketut Wolini yang mengatakan, penarikan pajak itu dilakukan pemerintah daerah baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dengan alasan otonomi daerah.

Para pengembang yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Sulawesi Selatan pada 2007 hanya mampu memasok sekitar 13 ribu unit rumah sederhana sehat. "Hal itu disebabkan tingginya biaya operasional yang harus ditanggung pihak pengembang." kata Ketua DPD REI Sulsel Idris Manggabarani di Makassar, belum lama ini.

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M Yusuf Asya`ari menyatakan pembangunan perumahan di kawasan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) tidak dapat dihindarkan karena wilayahnya yang berbatasan dengan Ibukota DKI Jakarta.

Akhirnya, Departemen Keuangan mengeluarkan surat keputusan tentang pembebasan pajak pertambahan nilai untuk RSH bersubsidi dengan harga jual maksimal Rp 55 juta pasca kenaikan RSH bulan April lalu.

Untuk mempercepat pembangunan rumah sehat (RSh) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) di kota-kota besar, pemerintah berkomitmen untuk menambah subsidi bunga kredit program kepemilikan rumah sehat (KPRSh) dan rusunami tahun 2009 hingga 100 persen lebih, bagi masyarakat yang kurang mampun untuk memiliki rumah.

Perum Perumnas menjalin kerjasama dengan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) untuk mengembangkan lahan-lahan milik anggotanya. "Salah satu yang sudah positif untuk ditindaklanjuti berlokasi di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat," kata Dirut Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto di Jakarta, Senin.

Anggota DPR yang membidangi infrastruktur, Enggartiasto Lukita meminta Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta lebih proaktif dalam membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) sehingga jangan memandangnya dari sudut bisnis saja.

Real Estate Indonesia (REI) menargetkan pembangunan satu juta rumah sehat sederhana dalam periode 2006-2011 dan 1.000 menara rusunami dalam periode 2007-2012 di Indonesia. Menurut Ketua Umum REI DKI Jakarta Setyo Maharso, pembangunan ini merupakan perhatian khusus DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan permukiman bagi masyarakat.

Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan memfasilitasi pembiayaan perumahan untuk pegawai negeri dilingkungan Kepolisian Negara RI melalui mekanisme KPR subsidi. Dukungan tersebut tertuang dalam nota kerjasama antara Kemenpera dan Polri dalam hal pemberian fasilitas pengadaan perumahan bagi pegawai kepolisian melalui KPRSH.

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Muhammad Yusuf Asy’ari menerima penghargaan Anugerah Bhakti Pradja 2008 pada acara Third Indonesia Property and Bank Award yang diselenggarakan Majalah Property and Bank, akhir bulan lalu. Dalam sambutannya, Menpera mengatakan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat akan selalu berusaha membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak dengan cara memberikan subsidi.

Sejumlah pengaduan konsumen masuk ke Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta. Keluhan yang terbanyak menyangkut tudingan pengingkaran komitmen pengembang dalam menyelesaikan proyek tepat waktu dan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos -fasum).

Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Bangka Belitung enggan membangun rumah sederhana sehat(RSH) akibat berkurangnya keuntungan pasca kenaikan harga material bangunan.

"Kami khawatir target pembangunan 500 unit RSH di Babel pada 2008 sulit tercapai". kata ketua DPD REI Banka Belitung Suhardi Basri di Pangkalpinang kemarin.

Minggu kemarin, para pemangku kepentingan perumahan seperti Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukima Seluruh Indonesia (Apersi), Masyarakat Peduli Perumahan dan Pemukiman Indonesia (MP3I), serta Bank Tabungan Negara (BTN) dan Perum Perumnas mendeklarasikan Hari Perumahan Nasional yang ditetapkan tanggal 25 Agustus.

Surabaya - Dampak pemanasan global sudah terasa, dan saatnya sekarang warga dunia bersama-sama mengurangi laju perubahan iklim. Bagi PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI), hal itu diterjemahkan dengan memberikan prioritas penyaluran pembiayaan perumahan dengan mengaplikasikan desain ramah lingkungan (green design). Program itu dikemas dalam BNI Griya Green Design 2008.

Kalangan perbankan diminta memperbesar porsi kredit pemilikan rumah terutama bagi pasar rumah sederhana sehat yang harganya Rp 55 juta ke bawah. Untuk itu pemerintah daerah juga perlu turun tangan memfasilitasi kredit pemilikan rumah untuk pasar tersebut. Tingginya harga minyak dunia dan kenaikan harga bahan bakara minyak (BBM) dalam negeri memicu kenaikan harga bahan-bahan bangunan untuk kebutuhan konstruksi. Akan tetapi, pengembang tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual.

Dalam dua tahun ke depan, pemerintah tidak akan menaikkan harga rumah sederhana sehat atau RSH. Kenaikan harga bahan bangunan pascakenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM sebesar 11 persen diperkirakan masih dapat tertutup dengan kenaikan harga RSH sebesar 12,24 persen pada Maret lalu.